Jakarta - Tahapan Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2022 telah memasuki masa penilaian Tahap II untuk Provinsi. Kementerian PPN/Bappenas, melalui Kedeputian Bidang PEPP, Direktorat PEPPD kembali menggelar penilaian tahap II, presentasi dan wawancara yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari s.d. 2 Maret 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom.

Pada penilaian tahap ini, para tim penilai yang terdiri dari Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) menggali berbagai informasi dan melakukan konfirmasi terhadap instansi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) provinsi yang lolos penilaian tahap I. Para tim penilai berdiskusi dengan pihak pemerintah daerah terkait pencapaian, kualitas dan proses penyusunan dokumen RKPD, serta inovasi daerah. Sebagaimana diketahui pada tahap sebelumnya, telah dilakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan inovasi daerah oleh Tim Penilai Teknis (TPT) yang terdiri dari unsur para perencana Kementerian PPN/Bappenas lintas sektor yang kompeten di bidangnya. Pada tahap presentasi dan wawancara, aspek yang dinilai yaitu pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi.

Proses penilaian presentasi dan wawancara setiap daerah berlangsung selama 100 menit. Dalam agenda tersebut, para perwakilan pemerintah daerah provinsi diberikan kesempatan untuk menayangkan video pendek yang berisi profil daerah dan gambaran umum inovasi yang dilakukan, serta presentasi singkat mengenai aspek yang dinilai selama sekitar satu jam. Agenda dilanjutkan dengan wawancara mendalam mengenai aspek yang dinilai. Penilaian tahap II presentasi dan wawancara tingkat provinsi dilakukan oleh 3 TPI dan 2 TPU untuk setiap daerah. Semua daerah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan memberikan penjelasan yang komprehensif untuk meyakinkan tim penilai, agar dapat lolos dan melaju ke tahap selanjutnya.

Sebagai informasi, peningkatan kualitas pelaksanaan PPD dari tahun ke tahun terus diupayakan. Beberapa new features dalam penyelenggaraan PPD 2022 diantaranya yaitu: 1) Digital Evaluation System, penggunaan aplikasi sistem digital PPD yang mempermudah proses penilaian, dan membantu pemerintah daerah mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan; 2) Covid-19 Economic Recovery, penilaian yang lebih komprehensif dan adaptif terkait perencanaan dan pencapaian pembangunan terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19; 3) Strengthening Regional Information, penguatan informasi daerah lebih komprehensif melalui perluasan sistem yang mengakses informasi kabupaten/kota; 4) Leadership Consideration, penguatan proses penilaian dengan mempertimbangkan keterlibatan Kepala Daerah pada tahap presentasi dan wawancara.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini beberapa Kepala Daerah berinisiatif hadir dan memberikan sambutan, presentasi, dan bahkan terlibat aktif saat diskusi dalam kegiatan penilaian tahap II PPD. Penilaian PPD 2022 kali ini mengusung Leadership Consideration yang memberi ruang lebih kepada para kepala daerah untuk dapat berperan dalam presentasi serta proses wawancara. Kehadiran kepala daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif sekaligus sebagai nuansa baru dalam penilaian tahap II PPD 2022 yang semakin dinamis. Para kepala daerah yang hadir pada penilaian tahap II ini diantaranya yaitu Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Lampung.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah menyampaikan kesan, harapan dan masukan untuk kegiatan PPD. Bapak H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., selaku Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa dengan adanya PPD, diharapkan kedepannya dapat mempertajam agenda pembangunan Sumatera Barat dan dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selain itu, Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu juga menyampaikan bahwa PPD dapat memberikan pembelajaran melalui saran dan masukan yang ada terhadap perbaikan pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Beliau berharap kedepannya keikutsertaan dalam PPD dapat menjadi pendorong perbaikan untuk Bengkulu. “PPD telah memacu semangat dan motivasi ASN dan aparat perencana di Daerah, juga semangat membangun sinergitas lintas sektor dan kolaborasi kabupaten kota” ujar beliau. (*PEPPD2022)