Depok – Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan Diskusi Hasil Awal Field Visit di 7 (tujuh) Daerah Evaluasi Tematis “Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid (luring dan daring) di Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa (23/8) dan Rabu (24/8).

Pembahasan kali ini merupakan bagian dari tindaklanjut pelaksanaan pendalaman evaluasi tematis dengan stakeholders daerah dalam serangkaian field visit di 7 daerah terpilih sejak tanggal 9 Juni hingga 5 Agustus 2022. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Badung, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bantul, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap hasil evaluasi sementara yang bersumber pada pendalaman field visit yang dilakukan di 7 daerah terpilih, khususnya terkait isu inklusivitas dan respon kebijakan secara umum untuk masing-masing daerah.

Dalam pembukaan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Rudy Prawiradinata, disampaikan bahwa pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. “Dari hasil pemetaan Heatmap Analysis di 34 provinsi menunjukan variasi hasil yang tinggi, sehingga melalui hasil dari kegiatan evaluasi tematis dengan melihat sektor-sektor ekonomi dominan di 7 daerah terpilih diharapkan dapat memberikan feedback atau masukan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Indonesia (IPEI)”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ibu Agustin Arry Yanna selaku Direktur PEPPD menyampaikan terkait kolaborasi berbagai pihak dalam kegiatan evaluasi tematis yang diantaranya dilakukan dengan Tim Ahli yang berasal dari kalangan perguruan tinggi serta dengan Direktorat Sektor lain di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kesempatan diskusi pembahasan hasil awal tersebut disampaikan masukan dari berbagai pihak yang terlibat langsung (joint visit) dalam kegiatan field visit di masing-masing daerah dan dilanjutkan dengan pemaparan temuan awal dari hasil field visit di 7 daerah terpilih. Kegiatan ini turut mengundang stakeholders dari sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian terkait, dalam rangka menambah dan mendapatkan masukan terhadap temuan dari hasil field visit tersebut.

Pada sesi awal dipaparkan hasil temuan awal di 3 (tiga) daerah terpilih yang memiliki sektor dominan pertambangan dan penggalian, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, Bapak Ayi Ruhiyat yang mewakili Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM menyampaikan beberapa poin masukan terhadap temuan awal tersebut, diantaranya terkait tata aturan atau regulasi mengenai peralihan kewenangan pada sektor pertambangan. “Kementerian ESDM juga telah menerbitkan regulasi mengenai kewajiban perusahaan di sektor pertambangan dalam melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), hal ini terkait dalam upaya mendorong IPEI”, jelasnya.

Pada sesi kedua turut dipaparkan terkait hasil field visit di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan dua daerah yang memiliki dominasi sektor industri pengolahan (pertambangan). Dalam kesempatan ini, penanggap dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Harianto Tiku menambahkan penjelasan tentang dasar aturan dalam penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Selain itu, penanggap dari Direktorat Industri dan Parekraf Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Leonardo Teguh juga menambahkan penjelasan mengenai gambaran pembangunan industri di Morowali dan Halmahera Tengah.

Pada kesempatan terakhir atau sesi ketiga, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Eka Chandra Buana sebagai penanggap menyampaikan gambaran kondisi makro serta beberapa poin masukan kebijakan yang perlu didorong di Kabupaten Badung dan Bantul dalam upaya percepatan pemulihan pasca pandemi. Selanjutnya, disampaikan tanggapan dari Bapak Noviendi Makalam yang mewakili Direktorat Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara khusus menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi tematis yang telah dilaksanakan di 7 daerah terpilih terutama hasil temuan-temuan yang cukup komprehensif untuk daerah sektor dominan pariwisata di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil diskusi ini akan menjadi dasar masukan perbaikan analisis evaluasi tematis yang lebih mendalam. (*PEPPD2022)