Bali – Kementerian PPN/Bappenas sebagai institusi perencana pembangunan mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui inisiasi sharing session terkait pembangunan daerah. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) telah melaksanakan kegiatan Sharing Session Pembangunan Daerah Tahun 2022 di Denpasar, Bali pada tanggal 1 November 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) khususnya pada Indonesia bagian Timur, melakukan sharing sinkronisasi antara pusat dan daerah, menjelaskan upaya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjelaskan inovasi pembangunan daerah serta sharing praktik cerdas pembangunan daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di Indonesia Bagian Timur, diantaranya adalah Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bappeda Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten Asmat, Bappeda Kabupaten Bima, Bappeda Kabupaten Sumbawa, Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar, Bappeda Kota Denpasar, serta Bappeda Kota Bima. Tak luput, acara ini juga mengundang beberapa Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU) PPD tahun ini.

“Agenda Sharing Session ini tidak terlepas dari tujuan pencapaian pembangunan nasional yang sedang dilakukan, termasuk dalam penyusunan RPJMD atau RKPD. Bappeda di daerah dapat bertanya pada ahlinya di Bappenas/Akademisi termasuk Tim Penilai PPD apabila ada kendala terkait penyusunan dokumen perencanaan. Kami juga mendorong Bappeda di Indonesia Timur untuk ikut serta dalam PPD karena permasalahan antardaerah tidak semua sama dan alternatif solusi yang dilakukan bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lain sehingga tidak perlu pesimis ketika melihat capaian pembangunan daerah lain” kata Direktur PEPPD, Ibu Agustin Arry Yanna, M.A dalam sambutannya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Buku Knowledge Sharing Pembangunan Daerah kepada Pemda Kota Denpasar yang diwakili oleh Sekda Kota Denpasar Bapak IB. Alit Wiradana, M.Si yang dilanjutkan dengan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang mencanangkan ekonomi hijau dalam pembangunannya. Tahun ini, Provinsi Bali mendapatkan penghargaan pembangunan khusus Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) di bidang penerapan ekonomi sirkular.

Kegiatan Sharing Session menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Hermanto Siregar, Bapak Dr. Rudy Sumarwono, dan Ibu Ika Widyawati, M.S. Narasumber pertama yaitu Prof. Hermanto Siregar merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi IPB sekaligus Tim Penilai Independen PPD 2022. Acara dipandu oleh Koordinator Wilayah III Direktorat PEPPD Kementerian PPN/Bappenas Bapak Andi Setyo Pambudi, M.Si. Pada paparannya, Prof. Hermanto menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan di daerah tidak hanya berfokus pada laju pertumbuhan ekonomi, namun juga capaian lainnya seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini dan IPM untuk melihat apakah pembangunan yang terjadi sudah inklusif atau belum. Beliau mendorong Bappeda di Indonesia bagian Timur untuk ikut serta dalam PPD karena setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang unik yang seyogyanya dikembangkan dengan melibatkan stakeholders.

Narasumber kedua adalah Bapak Dr. Rudy Sumarwono selaku Komisioner Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sekaligus juga Tim Penilai Independen PPD 2022. Melalui paparannya, beliau menekankan bahwa inovasi daerah yang menjadi salah satu aspek penilaian PPD merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan keterbatasan sumberdaya, inovasi di setiap daerah pasti akan berbeda karena perbedaan kebutuhan, sumberdaya dan prioritas. Menurut beliau, tantangan inovasi saat ini adalah pada aspek replikasi dan keberlanjutan.

Ibu Ika Widyawati, M.S yang merupakan Koordinator Wilayah I Direktorat PEPPD Kementerian PPN/Bappenas menjadi narasumber terakhir yang berfokus pada sinergi pencapaian pusat dan daerah. Menurut beliau, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sudah pasti akan berkontribusi pada upaya pencapaian pembangunan nasional. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan spesifik di daerahnya. Beliau juga menyampaikan bahwa evaluasi pembangunan daerah dalam RKPD perlu dijabarkan melalui program daerah hingga prioritas daerah, yang merupakan hal teknis dari penyusunan dokumen perencanaan agar kerangka logis perencanaan dapat terpetakan dengan jelas.

Sesi diskusi pada Sharing Session ini sangat menarik, karena banyak masukan, komentar, dan cerita-cerita dari Bappeda di Indonesia Timur terkait proses penyusunan dokumen perencanaan, kendala, dan masalah yang dihadapi. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar stakeholders dalam mendukung capaian pembangunan di daerah. Permasalahan yang spesifik di daerah juga mendorong Bappeda untuk berkolaborasi dengan akademisi dalam penyusunan dokumen perencanaan, terutama karena para akademisi ini mampu menganalisis data dengan baik. Selain itu, perlu ada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat lebih baik lagi.

Di akhir sesi, Prof. Mudrajad Kuncoro menyampaikan, “Fokuslah pada pembangunan yang sektor pertumbuhannya negatif karena peningkatan/perbaikan sektor tersebut dapat membantu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak perubahan bagi daerah, meski demikian daerah perlu optimis dalam meningkatkan pertumbuhan di daerahnya termasuk salah satunya dengan mengikuti ajang Penghargaan Pembangunan Daerah”.

Kegiatan Sharing Session dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Kesiman Kertalangu, salah satu desa wisata di Bali yang memiliki keunggulan dalam pertanian subaknya. Karena keunggulannya ini, kegiatan wisata di desa ini dikenal sebagai Wisata Edukasi Subak TeBa Mejalangu. Subak merupakan organisasi tradisional petani yang fungsinya mengelola pengairan/irigasi ke lahan sawah petani, sehingga masing-masing petani memiliki hak dan kewajiban masing-masing terkait pengelolaan air di daerah pertaniannya. Selain kegiatan edukasi pengenalan tata kelola air/subak dan pertanian, peserta dari berbagai daerah juga disuguhi minuman teh rosella sekaligus melihat langsung proses pembuatan makanan laklak yang merupakan makanan khas Bali. Di akhir kunjungan, seluruh peserta bersama-sama menyaksikan atraksi metekap/membajak sawah dengan sapi dan menanam padi.