Jakarta – Dalam melaksanakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan nasional, kegiatan evaluasi merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan dalam rangka menilai kebijakan pembangunan yang telah direncanakan untuk menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah merupakan salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Direktorat PEPPD), Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berfokus pada evaluasi on going pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di provinsi, identifikasi faktor pencapaian sasaran, serta pembelajaran daerah pada 7 (tujuh) daerah. Tujuh daerah terpilih yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua.

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang komprehensif, dilaksanakan laksanakan kegiatan Focussed Group Discussion (FGD) Pendalaman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2022 dengan mengusung dua tema besar yaitu “Pencapaian Sasaran Pembangunan Makro Daerah” dan “Evaluasi Kebijakan Tahun 2022 pada 7 Daerah Terpilih”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring selama dua hari pada Kamis (27/10) dan Jumat (28/10). Setiap sesi dilakukan melalui breakout room untuk masing-masing provinsi.

Diskusi diawali dengan paparan pengantar oleh Ibu Ika Widyawati, selaku Koordinator Bidang PEPPD Wilayah I Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa “Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan kegiatan evaluasi berbasis perencanaan nasional di daerah sebagai bagian dari Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilakukan pada 34 Provinsi, dan pendalaman EKPD dilakukan pada 7 provinsi terpilih. Sebelum pandemi Covid-19, evaluasi ini bersifat ex-post, namun sejak tahun 2020 evaluasi dilakukan secara on-going. Selain evaluasi target dan capaian, evaluasi ini juga melihat progress pembangunan daerah untuk menangkap effort/upaya yang dilakukan oleh daerah ”.

Diskusi pendalaman pada 7 daerah terpilih dilakukan secara paralel pada masing-masing breakout room tujuh provinsi. Pada hari pertama, para stakeholders berdiskusi mengenai Pencapaian Sasaran Pembangunan Makro di daerah. Diskusi diawali dengan penyampaian paparan oleh tiga narasumber dari Bappeda Provinsi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (Kanwil DJPb), dan Bank Indonesia (BI) dari masing-masing provinsi. Bappeda Provinsi diminta menyampaikan upaya dan tantangan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2022. Selanjutnya, perwakilan Kanwil DJPb diminta menyampaikan gambaran perkembangan fiskal daerah pada triwulan III tahun 2022. Pada sesi narasumber ketiga, perwakilan BI diminta memberikan insight mengenai perkembangan perekonomian dan optimalisasi sektor unggulan daerah. Dalam rangka pendalaman substansi, ada sesi tanggapan oleh akademisi dari perguruan tinggi dari masing-masing provinsi dan Direktorat Regional terkait di Bappenas terkait hal-hal yang dipaparkan narasumber. Setelah sesi tanggapan, proses lanjutan diskusi juga mengundang masukan dari stakeholders lain yaitu perangkat daerah provinsi, Badan Pusat Statistik Provinsi, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Pada hari kedua, FGD lebih fokus pada evaluasi kebijakan terhadap isu spesifik pembangunan di tujuh daerah. Setiap daerah memiliki isu spesifik yang dibahas seperti optimalisasi sektor unggulan, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas SDM. Dalam mendorong daya ungkit ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau fokus pada Pengembangan dan Optimalisasi Sektor Industri. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan fokus pada Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk pembangunan inklusif, dan Provinsi Sulawesi Utara membahas mengenai Pengembangan Kawasan Industri. Pada hari kedua ini, daya ungkit ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku difokuskan pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Untuk wilayah timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas terkait Pembangunan Pariwisata Inklusif, sedangkan Provinsi Papua membahas terkait Peningkatan Kualitas SDM Ketenagakerjaan. FGD hari kedua juga melibatkan narasumber, penanggap dan peserta diskusi dari berbagai stakeholders mulai dari Direktorat Sektor Bappenas, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Akademisi, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian/Lembaga terkait, hingga Non Government Organization (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Forum FGD pendalaman ini memberikan banyak masukan dan insight dari berbagai pihak terkait pencapaian sasaran, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Informasi komprehensif yang diperoleh akan berkontribusi positif dalam penyusunan analisis evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai masukan perencanaan pembangunan nasional dan daerah ke depan (*PEPPD2022).