Jakarta – Review Major Project (MP) Kewilayahan RKP 2021 merupakan salah satu fokus kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan berfokus pada: (1) penelaahan desain kebijakan MP terpilih; (2) pemantauan dan penelaahan perkembangan pelaksanaan MP terpilih; dan (3) pendalaman studi kasus MP di daerah (lokus) terpilih. Lima MP terpilih yaitu MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), MP Kawasan Industri (KI) dan Smelter, MP Food Estate (FE), MP Pembangunan wilayah Batam-Bintan, dan MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Dalam rangka koordinasi awal kegiatan ini, Direktorat PEPPD Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan pertemuan Review Major Project Kewilayahan RKP 2021 pada Kamis (05/08/2021) secara daring melalui aplikasi zoom. Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Penanggung Jawab (PJ) MP lingkup Kementerian PPN/Bappenas yaitu Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; Direktorat Regional I; Direktorat Regional II; Direktorat Pangan dan Pertanian; dan juga Direktorat Sektor Mitra K/L. Tujuan pertemuan ini yaitu untuk menyampaikan rencana kegiatan serta mengetahui perkembangan dan kendala pelaksanaan MP terpilih sampai dengan triwulan II 2021.

Pengantar diskusi ini diawali dengan paparan pembuka oleh Ibu Agustin Arry Yanna, selaku Direktur PEPPD. Dalam pembukaanya, Ibu Agustin memberikan pengantar diskusi pelaksanaan Koordinasi Awal Review Major Project. “Pelaksanaan Review Major Project sendiri dilatarbelakangi oleh adanya Perpres No.18 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, Pemerintah menyusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan. Untuk itu, melalui Review Major Project ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan, dan memberikan masukan dari sisi kebijakan pada MP terpilih yang dilaksanakan pada tahun 2021” ujar beliau.

Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (IPEK), Bapak Teguh Sambodo, menyampaikan salah satu hal yang ditekankan pada pelaksanaan MP 10 DPP adalah terkait keterpaduan atau integrasi rencana pembangunan yang terdiri dari berbagai aspek. “Major Project Kawasan Industri (KI) dan 31 Smelter bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri yang lebih luas guna meningkatkan ekonomi dan nilai tambah produksi terutama pada hasil tambang yang akan difokuskan di lima KI prioritas, yaitu KEK/KI Galang Batang, KI Ketapang, KI Teluk Weda, KI Surya Borneo, dan KEK/KI Palu, serta dua KI prioritas direktif dari Presiden yaitu KI Batang dan KI Subang”, jelasnya.

Sementara itu, Direktur Regional I, Bapak Uke Mohammad Hussein, menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang saat ini melanda memberikan kendala dan hambatan khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek dalam MP Pengembangan Batam-Bintan. Selanjutnya, Bapak Muhammad Roudo selaku plt. Direktur Regional II, juga menyampaikan bahwa melalui MP PKSN, pembangunan diarahkan kepada daerah-daerah di sekitar perbatasan atau beranda terdepan negara, dimana terdapat total enam lokus MP PKSN di seluruh Indonesia yang meliputi PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke.

Dari direktorat PJ MP Food Estate, yang diwakili oleh Bapak Jarot Indarto juga menyampaikan bahwa MP Food Estate (FE) memiliki fokus komoditas yang berbeda antardaerah, seperti di Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada komoditas padi, Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada tanaman holtikultura, dan Provinsi NTT difokuskan pada komoditas padi dan jagung. Secara umum, pelaksanaan dari kelima MP tersebut sudah berjalan, namun masih ditemui isu maupun kendala umum seperti aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur pendukung belum memadai, hingga isu terkait kualitas SDM lokal dan keberlanjutan. Untuk itu, isu atau kendala yang ditemui diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam Review Major Project guna memberikan strategi perbaikan ke depan.

Pada sesi diskusi, bertindak sebagai moderator adalah Ibu Agustin Arry Yanna. Sesi ini mendapat atensi dan terdapat masukan-masukan dari berbagai pihak. Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana (TRPB), Bapak Sumedi Andono Mulyo memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Review MP. “Review Major Project Kewilayahan diharapkan dapat memetakan manfaat yang terukur.” ujarnya. Tanggapan juga disampaikan oleh Ibu Laksmi Kusumawati, selaku Plt. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional (PIKEI) menyampaikan bahwa adanya refocusing menjadi salah satu kendala pelaksanaan MP dan upaya menyusun peta peluang investasi untuk menarik para investor. Kemudian, berbagai usulan mengenai pemilihan lokus studi kasus yang perlu diperdalam untuk review MP juga disampaikan oleh masing-masing PJ MP di akhir acara. (*PEPPD2021)