Jakarta – Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Salah satu fokus EPD tahun 2021 adalah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi. Kegiatan ini menekankan pada evaluasi on-going pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2021 di 34 provinsi, identifikasi pelaksanaan kebijakan pendukung, serta identifikasi isu strategis daerah. Pencapaian sasaran pada berbagai dimensi pembangunan di semua daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 merupakan salah satu cakupan fokus evaluasi. Melalui Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman dengan 7 Provinsi ini diharapkan informasi terkait upaya dan tantangan dalam pencapaian sasaran pembangunan pada tujuh provinsi terpilih dan pembelajaran dari pelaksanaan kebijakan daerah dapat diperoleh guna memperkuat analisis hasil evaluasi.

Pelaksanaan FGD ini menghadirkan narasumber dari Bappeda, Akademisi, dan Bappeda Kabupaten/Kota atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta penanggap diskusi dari Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas. Pemilihan tujuh provinsi ditentukan berdasar kriteria yang salah satunya adalah keterwakilan wilayah berdasarkan RPJMN 2020 – 2024. Adapun ketujuh daerah tersebut yaitu: Provinsi Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat. Tujuh provinsi tersebut memiliki tema pendalaman yang berbeda mengenai pembangunan yang inklusif dalam hal (1) ekonomi dan  ketenagakerjaan, (2) kemiskinan, dan (3) pembangunan manusia.

Kegiatan FGD diawali dengan paparan pembuka oleh Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP selaku Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa kerangka evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan diharapkan komprehensif dari kebijakan pendukung hingga sasaran pengembangan wilayah. Hal tersebut tentu saja memerlukan kolaborasi yang baik antar stakeholders baik dari internal Bappenas, pemerintah daerah maupun dari akademisi dalam pelaksanaan evaluasi. Diskusi dalam FGD diharapkan tidak hanya sebagai bahan akuntabilitas kinerja pencapaian sasaran, namun juga ada praktik-praktik baik dari daerah yang dapat menjadi pembelajaran bersama. Dalam pembukaan ini Deputi PEPP juga menyampaikan hasil sementara pencapaian sasaran pembangunan provinsi semester I tahun 2021.

Setelah sesi pembukaan, FGD dilanjutkan melalui break out room untuk masing-masing provinsi. Terdapat dua sesi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pada masing-masing room, dipimpin oleh moderator dari Direktorat PEPPD. Beberapa pembelajaran yang didapat dari FGD ini yaitu: (1) pentingnya kolaborasi pembangunan dan keterlibatan semua stakeholders dalam penanganan Covid-19; (2) hilirisasi industri dengan pemilihan subsektor yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan; (3) pentingnya perluasan akses pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan miskin; (4) penyiapan tenaga kerja lokal dalam rangka mendukung kawasan industri yang dibangun; (5) meningkatkan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani (6) penyiapan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian daerah, dan (7) percepatan peningkatan status desa mandiri.

Pada akhir sesi diskusi, masing-masing moderator menyampaikan konfirmasi pengisian kuesioner kepada daerah untuk kemudian dilengkapi oleh Bappeda Provinsi. Lebih lanjut, hasil dari FGD ini akan memperkaya analisis EKPD yang dilakukan oleh Direktorat PEPPD. (*PEPPD2021).