Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) melaksanakan kegiatan evaluasi tematis yang merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) tahun 2022 dengan tema “Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah”. Lokus field visit evaluasi ini adalah tujuh kabupaten terpilih dari tujuh kepulauan besar di Indonesia, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Field Visit dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi dan menggali isu pembangunan inklusif sektor ekonomi dominan serta respon kebijakannya melalui diskusi mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, yaitu Bappeda Provinsi dan Kabupaten, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan perwakilan pihak swasta (perusahaan tambang, pelaku UMKM). Rangkaian field visit dimulai dari tanggal 19 Juni hingga 5 Agustus 2022 yang dikemas dalam bentuk joint visit yang dilakukan bersama oleh tim evaluasi Direktorat PEPPD dan perwakilan unit kerja terkait di Bappenas.

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pertama kunjungan tim evaluasi dengan sektor ekonomi dominan yaitu sektor pertambangan. Fokus pendalaman pembangunan inklusif di Kabupaten Kutai Timur adalah pilar pertumbuhan ekonomi tinggi serta pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Sektor usaha tambang yang dikunjungi tim evaluasi adalah PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur. Secara umum, berdasarkan hasil diskusi mendalam, keberadaan sektor pertambangan (migas dan batubara) sebagai sektor ekonomi dominan di Kabupaten Kutai Timur masih perlu dioptimalkan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi karena tantangan masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh sektor usaha pertambangan. Menyikapi hal tersebut, Pemda telah menyusun kebijakan terkait tenaga kerja daerah yang difokuskan pada empat hal, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan regulasi, percepatan serapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pembangunan sarana dan prasarana diklat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mendorong penguatan sektor unggulan pariwisata sebagai sektor unggulan lainnya. Upaya ini masih terus dioptimalkan melalui perbaikan akses dan infrastruktur. Sektor basis lainnya yang juga diunggulkan adalah pertanian, khususnya komoditi kakao dan pisang krecek. Kedua komoditas tersebut merupakan komoditi ekspor andalan.

Lokasi kunjungan tim evaluasi selanjutnya yaitu Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan sektor ekonomi dominan terkait pertambangan. Fokus pendalaman di kabupaten ini terkait pilar pertumbuhan ekonomi tinggi serta pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan diskusi dengan perwakilan pemda, akademisi, LSM, dan masyarakat lingkar tambang, sektor migas dan pertambangan cukup mendominasi di Kabupaten Sumbawa Barat terutama pertambangan emas dan tembaga. Kontribusi sektor pertambangan masih perlu didorong agar lebih optimal terhadap perekonomian setempat. Proporsi masyarakat sekitar tambang yang bekerja di sektor pertambangan perlu lebih ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengingat mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain itu, isu terkait kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan masih menjadi masalah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMMAN) merupakan satu-satunya perusahaan tambang di Kabupaten Sumbawa Barat yang mengelola penambangan emas dan mineral batu hijau. Pemda setempat saat ini tengah mendorong pengembangan kawasan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat guna mengoptimalkan sektor industri pertambangan. Tantangan besar yang dihadapi adalah penyediaan tenaga kerja lokal berkualitas yang masih terbatas. Selain masalah terkait tenaga kerja, perputaran ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat juga sangat minim dikarenakan logistik yang digunakan untuk kebutuhan PT. AMMAN dikirim dari daerah lain di Pulau Jawa-Bali (bukan dari masyarakat di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat).

Kabupaten selanjutnya yang dikunjungi adalah Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan, dengan juga pertambangan sebagai sektor dominannya. Fokus pendalaman pembangunan inklusif di Kabupaten Muara Enim yaitu pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Salah satu agenda yang dilakukan oleh tim evaluasi adalah kunjungan ke PT. Bukit Asam, perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Muara Enim. Menurut informasi yang diperoleh dari PT. Bukit Asam, perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) setiap tahunnya. Berdasarkan hasil diskusi mendalam dengan pemda, akademisi, LSM, dan masyarakat, isu inklusivitas masih menjadi persoalan hingga saat ini, seperti kemiskinan, IPM rendah, dan belum optimalnya cakupan jaminan sosial bagi penduduk lokal. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan, dimana umumnya penduduk Kabupaten Muara Enim bekerja sebagai buruh non-skilled. Masyarakat belum merasakan manfaat yang besar dari program CSR yang disalurkan oleh PT. Bukit Asam. Program CSR perusahaan seringkali dinilai belum tepat sasaran. Di samping seringnya terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar terkait ganti rugi lahan dan isu tenaga kerja. Pemda saat ini tengah mengupayakan diversifikasi sektor ekonomi dan juga penguatan ekonomi hijau, agar perekonomian tidak bergantung hanya kepada sektor pertambangan.

Beralih ke Pulau Jawa, Kabupaten Bantul dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan tim evaluasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pendalaman pada pilar pertumbuhan ekonomi tinggi serta pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan di Kabupaten Kutai Timur, Sumbawa Barat dan Muara Enim, sektor ekonomi dominan yang mengemuka di Kabupaten Bantul adalah sektor akomodasi dan makanan-minuman. Arah optimalisasi inklusivitas di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu pada sektor pariwisata yang didukung oleh sektor UMKM dan pertanian sebagai rantai pasok. Produk UMKM Kabupaten Bantul diantaranya yaitu industri kriya (batik, gerabah, furnitur, anyaman, dan keris), industri kuliner (ingkung, sate klathak, wedang uwuh, dan jamu), serta industri pengolahan logam dan kulit. Peran sektor industri dan pertanian relatif cukup besar dalam menopang perekonomian, namun pertumbuhan kedua sektor ini melambat akibat minimnya regenerasi tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, pengembangan desa wisata budaya berbasis masyarakat juga memiliki potensi yang cukup besar guna mendorong pembangunan yang inklusif. Namun, hingga saat ini pengembangannya masih belum optimal akibat pandemi Covid-19. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan upaya peningkatan kualitas produk lokal oleh UMKM dan pengembangan klaster industri kreatif yang dikolaborasikan dengan konsep Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan live-in wisata desa atau kalurahan budaya.

Lokasi kunjungan berikutnya, dengan sektor dominan akomodasi dan makanan-minuman adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Fokus pendalaman tim evaluasi di daerah ini adalah pilar pertumbuhan ekonomi tinggi dan pilar perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan hasil diskusi mendalam dan wawancara, dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang lebih buruk daripada bom Bali tahun 2002, karena menimbulkan ketidakpastian ekonomi akibat minimnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang mematikan berbagai sektor usaha di Kabupaten Badung. Akibatnya, kapasitas fiskal daerah pun menurun drastis. Keterpurukan ini kemudian menjadi momentum bagi Kabupaten Badung untuk bangkit kembali dengan mendorong UMKM Badung dalam mengembangkan online marketing system, yang berpengaruh positif bagi para pengusaha UMKM khususnya dalam memasarkan produk-produk hasil usahanya. Lebih lanjut, pengembangan ekonomi inklusif di Kabupaten Badung dilakukan melalui revitalisasi sektor pariwisata, pembangunan jaringan irigasi, edukasi pengembangan sektor peternakan, serta menggiatkan kembali sektor pertanian.

Selain daerah dengan perekonomian sektor dominan akomodasi, makanan-minuman, dan pertambangan, evaluasi tematis yang dilakukan juga berfokus pada daerah dengan sektor dominan industri pengolahan. Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lokasi fokus evaluasi dengan sektor ekonomi dominan industri pengolahan, khususnya dalam hal ini komoditi nikel yang dikelola oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP). Isu pembangunan inklusif yang digali adalah masih tingginya tingkat kemiskinan meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang bersumber dari investasi industri pengolahan. Fokus pendalaman evaluasi di Kabupaten Morowali yaitu pilar pertumbuhan ekonomi tinggi serta pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan diskusi mendalam dan wawancara dengan berbagai narasumber serta melihat kondisi di lapangan, isu lingkungan adalah hal yang paling disorot dengan adanya industri pengolahan nikel. Isu-isu tersebut diantaranya seperti banjir, kualitas udara yang kurang baik, dan juga isu persampahan di wilayah lingkar tambang yang belum dikelola dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali juga belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dapat menjadi instrumen dalam pengendalian ruang.

Keberadaan perusahaan industri pengolahan seperti PT. IMIP, perlu ditingkatkan lagi kebermanfaatannya bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat . Faktor-faktor yang berpengaruh pada hal tersebut di antaranya penyerapan tenaga kerja lokal yang belum optimal, kemacetan di sekitar lingkar tambang, dan juga kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemda setempat tengah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan tata kelola persampahan dan limbah rumah tangga.

Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian acara field visit evaluasi tematis pembangunan daerah. Sebagaimana halnya Kabupaten Morowali, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki capaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh investasi PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) yang bergerak di sektor industri pengolahan nikel. Isu inklusivitas yang didalami adalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri pengolahan. Fokus pendalaman evaluasi dilakukan terhadap pilar pertumbuhan ekonomi tinggi dan pilar perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan diskusi mendalam dan wawancara dengan stakeholder terkait, dijelaskan bahwa kehadiran PT. IWIP perlu ditingkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat dan perekonomian daerah setempat. Tenaga kerja lokal belum terserap secara optimal, pendistribusian CSR PT. IWIP yang belum merata, dan yang patut digarisbawahi adalah mahalnya harga barang-barang yang diduga karena kehadiran industri pengolahan di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar merasakan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat dari aktivitas industri, seperti pencemaran lingkungan, kemacetan, banjir, polusi udara, dan juga para nelayan yang semakin sulit memperoleh tangkapan ikan akibat pencemaran laut. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dan penyerapan tenaga kerja, pemda bersama dengan PT. IWIP telah bekerjasama untuk membangun politeknik pertambangan. Dengan adanya politeknik pertambangan, harapannya dapat menghasilkan calon tenaga kerja lokal yang siap bekerja di sektor tambang dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah (*PEPPD2022).