Jakarta – Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Review Major Project (MP) dengan stakeholders daerah merupakan salah satu tahapan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan kegiatan FGD ini dilakukan setelah pengiriman hasil kuesioner kepada Kementerian/Lembaga dan Bappeda atau OPD terkait di daerah (lokus) terpilih, yaitu: (1) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (studi kasus DPP Danau Toba); (2) MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter (studi kasus KIT Batang); (3) MP Food Estate (studi kasus Food Estate Kalimantan Tengah); (4) MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; dan (5) MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Studi Kasus PKSN Paloh Aruk). Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai kebijakan, perkembangan pelaksanaan, serta pendalaman studi kasus daerah dengan melibatkan stakeholders yang menjadi lokus pelaksanaan MP.

Pelaksanaan FGD menghadirkan narasumber dari Kepala Bappeda dan OPD terkait dari Provinsi dan atau kabupaten pada lima MP terpilih yaitu (1) Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simalungun untuk MP 10 DPP Danau Toba; (2) Kepala Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Batang, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batang untuk MP 9 Kawasan Industri dan Smelter KI Batang; (3) Kepala Bappedalitbangda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah untuk MP Food Estate; (4) Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebupaten Bintan untuk MP Pembangunan Batam Bintan; serta (5) Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, dan Dinas PUPR Kabupaten Sambas untuk MP PKSN di Paloh Aruk. Sementara itu, peserta FGD terdiri dari OPD terkait di daerah yang juga menjadi lokasi dari studi kasus pelaksanaan MP.

Kegiatan FGD diawali dengan paparan pembuka oleh Ibu Agustin Arry Yanna, SS, MA selaku Direktur PEPPD Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa penelaahan MP dari perspektif daerah sangat penting mengingat daerah adalah beneficiaries dari pelaksanaan MP. Diskusi dalam FGD diharapkan juga dapat mengetahui kendala daerah dalam pelaksanaan MP sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan pembangunan ke depan. Dalam pembukaan ini Direktur PEPPD juga menyampaikan temuan-temuan awal dari pelaksanaan MP yang telah diisi oleh daerah terkait melalui kuesioner, diantaranya adalah isu-isu dari perangkat daerah terkait pelaksanaan MP di daerah.

Setelah sesi pembukaan, FGD dilanjutkan melalui break out room untuk masing-masing lokus di lima studi kasus MP. Selanjutnya dilaksanakan FGD yang diawali dengan paparan singkat terkait studi kasus untuk MP terkait oleh moderator, yang dilanjutkan paparan oleh para narasumber dari daerah.

Salah satu paparan yang menarik adalah pada room PKSN Paloh Aruk, dimana Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan Bappeda Kabupaten Sambas menyampaikan profil PKSN Paloh Aruk termasuk peran dan dukungan daerah dalam RKPD. Sementara itu, narasumber dari Dinas PUPR Kabupaten Sambas menyampaikan kemajuan pelaksanaan PKSN Paloh Aruk secara teknis, khususnya tentang perkembangan pembangunan infrastruktur. Kegiatan FGD ini turut mengundang OPD terkait di tiap-tiap lokasi studi kasus MP untuk menanggapi dan mengkonfirmasi pelaksanaan MP di daerahnya.

Pada akhir sesi diskusi, masing-masing moderator menyampaikan konfirmasi hasil kuesioner kepada daerah untuk kemudian dilengkapi oleh masing-masing OPD terkait. Lebih lanjut, hasil kuesioner tersebut menjadi bahan analisis laporan Review Major Project (MP) untuk lima studi kasus MP terpilih sebagai bagian dari kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun ini (*PEPPD2021).