Jakarta - Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Direktorat PEPPD), Kementerian PPN/Bappenas menggelar diskusi bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Senin (22/06/2021). Diskusi yang diselenggarakan secara daring tersebut bertajuk “Diskusi Pemantauan DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2021”.

Direktur PEPPD Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Agustin Arry Yanna membuka diskusi dan menyampaikan bahwa pemantauan DAK Fisik Penugasan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan merupakan bagian dalam kegiatan kajian DAK Fisik Direktorat PEPPD yang bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dokumen RKP pusat dan daerah, menilai kemajuan pelaksanaan RKP, menganalisis kontribusi DAK, mengidentifikasi permasalahan implementasi DAK, serta memberikan rekomendasi dari hasil diskusi.

Bapak Andi Rizaldi selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian juga menyampaikan bahwa kebijakan DAK Fisik bidang Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2021 diarahkan untuk memulihkan kondisi ekonomi, mendorong pengembangan kewilayahan industri, dan menjaga keberlanjutan program pengembangan sentra IKM. Berbagai tantangan dalam pencapaian target DAK bidang IKM yang dihadapi diantaranya pada pemetaan belanja akun di pemerintah daerah, perencanaan kegiatan, serta realisasi dan operasional sentra IKM yang dibangun maupun direvitalisasi melalui DAK Tahun 2021.

Tantangan dalam optimalisasi pencapaian target DAK juga dihadapi Kemenparekraf, khususnya pada DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2021. Menurut Ibu Anggita Kiki, narasumber yang mewakili Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf, tantangan tersebut berupa kesulitan dalam input item RAB pada aplikasi baru, persyaratan reviu APIP atas laporan penyerapan dan capaian output, permasalahan penyediaan barang melalui e-catalog dan LPSE, serta kurangnya sumber daya manusia pada ULP di beberapa daerah.

Selain itu, dalam bidang jalan, Bapak Dedy Gunawan selaku Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR mengatakan bahwa DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2021 memiliki target konektivitas antarjaringan jalan daerah dengan jalan nasional dan sistem multimoda dengan pusat kegiatan. “Pencapaian kemantapan jalan provinsi sampai saat ini sebesar 75% dan jalan kabupaten/kota sebesar 65%. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi target sampai tahun ini dalam RPJMN 2020-2024. Kendati demikian, pencapaian target tersebut memiliki beberapa tantangan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan”, ujarnya.

Pada diskusi tersebut, narasumber yang mewakili Biro Perencanaan KLHK, Bapak Marwedhi Nurratyo turut menyampaikan tantangan pencapaian target DAK Fisik subbidang Lingkungan Hidup. Hal ini diantaranya pada kesiapan data dukung, lahan yang tidak clean and clear, perubahan lokasi, ketidaksiapan tim pengadaan barang dan jasa, ketidaktersediaan barang yang sesuai kebutuhan, ketidakpatuhan pelaporan, dan hambatan pada situasi pandemi COVID-19.

Kegiatan diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Koordinator Bidang PEPPD Wilayah III Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Andi Setyo Pambudi. Diskusi ini secara umum menggambarkan bahwa antarlembaga pengampu DAK, khususnya kementerian/ lembaga teknis (sektor) di pusat memiliki inovasi dan kreativitas yang bervariasi dalam merencanakan maupun melaksanakan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik di daerah dalam masa pandemi COVID-19. Forum diskusi ini dapat menjadi sarana saling bertukar informasi maupun kolaborasi perencanaan DAK antar K/L dalam pencapaian prioritas nasional di daerah. (*PEPPD2021).